Perbedaan Aspek Hukum Pembiayaan Konsumen Dengan Kredit Konsumsi

FAZLUR RAHMAN & REKAN

Oleh : Fazlur Rahman AS (ditulis pada 11 November 2013)

Latar Belakang

Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk dan bertumbung kembangnya tingkat perekonomian di Indonesia, maka diperlukan berbagai infrastruktur keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, baik keperluan usaha atau investasi maupun keperluan konsumsi. Pada satu sisi terdapat sebagian orang baik perorangan maupun kelompok yang memiliki sejumlah dana lebih dalam kas mereka, namun disisi lain terdapat orang yang memerlukan dana untuk kegiatan produksi ataupun konsumsi mereka. Dari sini timbullah berbagai praktik pinjam meminjam dana, dari yang paling konvensional menggunakan sistem yang boleh jadi memberatkan pihak yang memerlukan dana seperti praktik tengkulak/ lintah darat, sampai perkembangannya muncul lembaga perbankan dan non perbankan yang dikelola pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan sistem yang lebih fair.

Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa infrastruktur penyaluran dana, tetapi baru pada kuartal ketiga tahun 1988 Indonesia memiliki dasar hukum administratif setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden…

View original post 2,860 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s